Perpesanan satelit dan pengumpulan data menimbulkan beberapa masalah privasi karena risiko bawaan yang terkait dengan teknologi satelit. Kekhawatiran ini terutama berkisar pada keamanan data, implikasi pengawasan, dan perlunya kerangka peraturan yang kuat.
Risiko Privasi dalam Operasi Satelit
1. Tantangan Keamanan Data: Satelit mengumpulkan dan mengirimkan data dalam jumlah besar, yang rentan terhadap akses dan pelanggaran tidak sah. Jika data sensitif disadap selama transmisi, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang signifikan. Untuk memitigasi risiko ini, operator satelit menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi, saluran komunikasi yang aman, dan pemantauan transmisi data secara real-time[1][4].
2. Implikasi Pengawasan: Kemampuan satelit untuk menangkap gambar beresolusi tinggi menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi. Misalnya, meskipun teknologi satelit saat ini dapat mencapai resolusi hingga 30 cm per piksel, kemampuan ini secara teoritis memungkinkan pelacakan individu dan pengumpulan informasi pribadi tanpa persetujuan. Potensi penyalahgunaan ini menggarisbawahi perlunya peraturan privasi yang ketat [1] [2].
3. Tantangan Hukum dan Etis: Akses yang tidak diatur terhadap data satelit dapat menimbulkan dilema etika dan masalah hukum, khususnya terkait kebebasan sipil dan keamanan nasional. Para peneliti menekankan bahwa kurangnya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat tentang bagaimana data satelit digunakan dan implikasinya terhadap privasi. Kesenjangan ini menyoroti perlunya praktik peraturan yang lebih transparan[4][5].
Kerangka Peraturan
Untuk mengatasi permasalahan privasi ini, beberapa langkah telah diusulkan:
- Transparansi yang Ditingkatkan: Harus ada transparansi yang lebih besar mengenai data apa saja yang dikumpulkan satelit, bagaimana data tersebut digunakan, dan kepada siapa data tersebut dibagikan. Hal ini termasuk memperbarui registrasi untuk meminta pengungkapan rinci dari operator satelit[4].
- Dialog Internasional: Terlibat dalam diskusi internasional mengenai hukum dan keamanan siber dapat membantu menetapkan standar yang melindungi privasi individu sekaligus memungkinkan kemajuan teknologi dalam operasi satelit[4].
- Peraturan Perlindungan Data yang Kuat: Kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi menangani data satelit secara bertanggung jawab, mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan informasi pribadi, dan mengamankan data tersebut dari pelanggaran[2][4 ].
Kesimpulan
Meskipun teknologi satelit menawarkan manfaat yang signifikan di berbagai bidang seperti pemantauan lingkungan dan tanggap bencana, teknologi satelit juga menimbulkan risiko privasi penting yang harus dikelola dengan hati-hati. Keseimbangan antara memanfaatkan teknologi ini dan melindungi hak privasi individu memerlukan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemimpin industri, dan masyarakat[1][3][5].
Kutipan:[1] https://telecomworld101.com/privacy-data-protection-satellite/
[2] https://www.linkedin.com/pulse/satellite-data-privacy-regulation-fun-take-giuseppe-forenza
[3] https://homes.cs.washington.edu/~rcmcamis/documents/SatellitesPrivacyCameraReady.pdf
[4] https://www.psu.edu/news/research/story/researchers-detail-privacy-related-legal-ethical-challenges-satellite-data
[5] https://www.cnet.com/science/turns-out-satellite-surveillance-only-sounds-like-a-major-privacy-concern/
[6] https://journals.law.harvard.edu/hrj/2023/11/privacy-and-veracity-implications-of-the-use-of-satellite-imagery-from-private-companies-as-evidence -dalam-investigasi-hak asasi manusia/
[7] https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3470&context=hastings_law_journal
[8] https://ieeexplore.ieee.org/document/9811060